Berita Lokal

Sulutlink Manado. Lima hari pasca dirubahnya lalu lintas dalam kota Manado, berbagai pendapat timbul. Sebagian penumpang mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan angkutan kota karena trayek dalam kota yang dirubah tanpa pemberitahuan secara meluas.

Demikian pula dengan ratusan sopir angkutan kota (angkot) yang menolak perubahan jalur. Menurut mereka, perubahan jalur membuat pendapatan sopir berkurang. Demikian tuntutan mereka ketika melakukan demo
penolakan perubahan jalur tersebut beberapa hari lalu.

Memang terasa perbedaan itu. Jalur searah dari arah Malalayang menuju ke pusat kota. Dari pusat kota ke arah jalan Kembang, Kampus dan Malalayang jadi searah melewati jalan Sario.

Hanya saja menurut pemantauan Sulutlink, terjadi penurunan titik kemacetan.Sebelumnya kemacetan terjadi di beberapa tempat, seperti di ruas Sario, jalan Sam Ratulangi. Kini, berkurang yang nampak tinggal kemacetan di ujung Boulevard Manado.

Sejumlah pihak berpendapat, transportasi dalam kota Manado memang sudah harus ditata kembali. Jumlah kendaraan pribadi terutama sepeda motor makin banyak jumlahnya. Sementara infrastruktur jalan dalam kota
relatif tidak bertambah. Dengan demikian terjadi peningkatan volume kendaraan dengan jalan yang tidak seimbang. Kalau sudah begitu pasti terjadi kemacetan.

Sulutlink Manado. Hingga Jumat (27/8) pemberitaan media lokal di Manado, diramaikan dengan suasana sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Tiga pasangan calon gubernur Sulut menggugat hasil Pilkada gubernur Sulut. Demikian pula dengan pasangan calon walikota Manado, HJP-AP yang diusung partai Golkar melakukan gugatan terhadap hasil Pilkada yang dimenangkan oleh Vicky Lumentut-Ai Mangindaan.

Hal yang sama terjadi juga di Tomohon. Pasangan Linneke Watulangkouw yang menempuh jalur hukum.

Para pemohon mengajukan gugatan dan sementara disidangkan di MK. Seperti diberitakan media, suasana persidangan cukup panas. Para penggugat sampai harus mendatangkan  saksi-saksi hingga 60 orang. Sampai-sampai suasana ruang sidang jadi berbau Manado.

Hanya saja, panasnya peredabatan persidangan tidak berdampak di warga masyarakat. Suasana kota Manado tampak biasa saja. Warga beraktifitas seperti biasa. Perbedaan pilihan di masa Pilkada nampaknya telah usai. Warga kembali  menjalani kehidupan sosialnya seperti biasa. Tidak ada keributan, demonstrasi bahkan pengerahan massa. Nampaknya warga Manado dewasa menyikapi perbedaan pilihan politik.   

Sulutlink Manado. Hampir setiap hari selepas  pukul 12 siang, kota Manado dilanda kemacetan. Terutama jalan-jalan yang berada di pusat kota.

Seperti yang terlihat di jalan Sam Ratulangi. Kemacetan mulai terjadi seperti di daerah patung Sam Ratulangi, Wanea.
Demikian pula dengan jalan A Yani yang melewati daerah Sario. Akibatnya, pertemuan kedua jalan di pertigaan PIKAT, terjadi penumpukan kendaraan.

Warga mulai mengeluhkan kejadian ini.Sebab, perjalanan melewati jalan ruas utama kota Manado menjadi tersendat-sendat.

Pihak kepolisian Polda Sulut merencanakan untuk merubah arus kendaraan. Kendaraan yang melewati jalur Sam Ratulangi akan dibuat satu arah saja. Perubahan ini akan diuji coba selama 1 bulan. Hasilnya kemudian akan dianalisa.

Sulutlink Manado. Tahapan penghitungan suara Pemilu Kada Sulawesi Utara sudah berakhir. Total suara yang diraih setiap pasangan sudah didapat. Tapi, gugatan justru sedang ramai-ramainya di Mahkamah Konstitusi.

Demikian suasana pemberitaan media  lokal di Manado. Pasangan SVR-MMS yang diusung partai Golkar, Elly Lasut-Henny Wullur dari partai gabungan dan RML-HP yang dicalonkan PDI-P sedang mengajukan gugatan terhadap tahapan dan hasil pemilihan gubernur Sulut di Mahkamah Konstitusi.

Sejumlah pengamat mengungkapkan kejadian ini terjadi karena lemahnya pengawasan dalam tahapan Pilkada sebelumnya.

Banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat, tapi tidak segera diambil tindakan.
Misalnya masalah DPT ganda, kampanye disertai dengan membagi-bagi uang dan sembako, penggerahan massa, juga tekanan untuk dan politisasi pegawai.

Akibat akumulasi pelanggaran yang tidak diselesaikan, justru menjadi sandungan usai tahapan penghitungan suara.

Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pun, serempak tidak mengakui hasil Pilkada dan sepakat menempuh jalur hukum.

Pada Pilkada kali ini, terasa lebih banyak kasus pelanggaran. Sementara aparat hukum tidak bertindak tegas. Akibatnya, penyelesaian harus dilakukan di Mahkamah Konstitusi.