Kandidat-Kandidat Gubernur Bersaing Keluarga Latah
             
NAMA  kepala keluarga atau fam di Minahasa identik dengan wilayah-wilayah tertentu. Marga Lasut misalnya, ada yang diklaim berasal dari Tomohon, wilayah subetnis Tombulu.  Begitu pula misalnya dengan Sarundajang yang mengklaim leluhur aslinya berasal dari Kawangkoan, wilayah subetnis Toutemboan.

Memang, repot untuk membuktikan atau mencari kawasan asal leluhur fam-fam tersebut. Yang pasti, menjelang Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Utara (Pilkada  Sulut) 2010 pada Agustus mendatang, setiap bakal calon gubernur (bacagub) mulai  saling berebut untuk melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok famnya, sekaligus pula di wilayah asal fam masing-masing. Pihak incumbent Sinyo Harry Sarundajang misalnya, mengklaim memiliki basis massa yang fanatik di Kawangkoan.

Sedangkan saingan terberatnya, Elly Engelbert Lasut yang juga Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, mengklaim menguasai  Tomohon. Begitu pula dengan figure lain yang juga ingin maju ke pilkada itu, yakni Lucky Harry
Korah, Sekretaris Kementrian Daerah Tertinggal yang mengklaim memiliki basis massa di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), terutama di Amurang, ibukota Minsel. 

Begitu pula dengan ‘jagoan’ lain, Theo F Sambuaga,  Wakil Ketua I DPP Partai Golkar (PG) yang juga ‘pulkam’ untuk berlaga di Pilkada Sulut, mengklaim memiliki basis massa di Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Wilayah subetnis Tonsea yang baru beberapa  tahun silam dimekarkan dari Kabupaten Minahasa ini, disebut-sebut sebagai wilayah asli marga Sambuaga.

Ditilik dari sejarah, semua  kepala daerahnya  dijabat etnis Minahasa. Padahal, Sulut dihuni pula oleh dua etnis besar lain, yakni Sangihe yang mayoritas warganya Nasrani. Wilayah ini memiliki tiga kabupaten kepulauan,
Sangihe, Sitaro dan Talaud. Etnis lain, yakni Mongondow  yang mayoritas warganya Muslim, memiliki satu kota serta lima kabupaten. Keenam daerah pemerintahan itu, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Kota Kotamobagu (KK), Kabupaten BolaangMongondow Utara (Bolmut), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).

Adapun dominannya etnis Minahasa, tak lain karena ibukota provinsi berada di wilayah etnis Minahasa, yakni di Manado.Yang juga menarik, Menariknya, karena Minahasa identik dengan Kristiani, maka pendekatan utama kalangan balongub dalam upaya ‘mencari suara’, dilakukan lewat perayaan-perayaan ibadah atau acara-acara rukun. Acara rukun, merupakan sebutan untuk acara yang digelar pihak paguyuban fam atau orang-orang sedaerah asal. Biasanya, saat acara santap siang atau santap malam usai ibadah, barulah balongub memperkenalkan diri.

Repotny jika terdapat dua balongub yang berasal dari wilayah yang sama.  Kalau sudah begini, potensi konflik, setidaknya sangat rentan terjadi di antara kalangan simpatisan. Belum lama berselang misalnya, terjadi konflik
antara massa dari kubu pendukung incumbent Sarundajang dengan Vonnie Anneke Panambunan, kandidat dari Partai Gabungan yang belum lama ini berselang mundur pencalonan dari  terbentur perundang-undangan menyangkut pilkada.

Sejumlah saksi menyebutkan, ketika iring-iringan mobil dan sepeda motor massa Sarundajang memasuki Kelurahan Kiawa di Kawangkoan, massa Panambunan sontah menyuruh massa Sarundajang untuk turun dari kendaraan mereka. Massa dari mantan Bupati Kabupaten Minahasa Utara ini, menurunkan paksa berbagai atribut kampanye Sarundajang. Hanya saja, tidak terjadi insiden yang serius, selain adu urat syaraf di antara kubu kedua balongub tersebut.

Kalangan tokoh adat Minahasa, seperti Raymond Sumampouw menilai, penggalangan massa dari wilayah-wilayah etnis di masa pilkada, menjadi ancaman yang serius bagi persatuan dan kesatuan etnis Minahasa. Hingga enam tahun silam, menurutnya, setelah Kabupaten Gorontalo menjadi provinsi sendiri atau lepas dari Sulut, maka yang tersisa hanya lima wilayah pemerintahan, yakni Kota Manado,Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), dan Kabupaten Sangihe Talaud.

“Kini, eforia pemekaran baru terlanjur menjadikan Sulawesi Utara menambah lagi jumlah kota dan kabupaten. Akibatnya,kesatuan dan persatuan terancam pecah,diawali munculnya superioritas antar etnis atau subetnis. Mereka yang terpinggirkan, atau tidak diperhitungkan di daerah tertentu, mencari kekuatan politis di daerah asalnya yang merupakan wilayah-wilayah otonom baru,” kata dosen senior di Fakulktas Teknik Universitas Negeri Sam Ratulangi, yang juga pemerhati budaya Minahasa ini. 

Benarkah demikian? Pwercata atau tidak, berdasarkan  visi yang dilihat oleh kalangan tonaas yang  rutin berkontemplasi di kompleks Watu Pinabentengan, keminahahasaan sudah sangat terancam akibat eforia pemekaran tersebut. Akibat pemekaran yang sempat berlangsung di banyak wilayah Sulut, maka warga terkotak-kotak oleh semangat etnis atau subetnisnya,misalnya subetnis Tombariri, Tounsea, Tombulu, atau Toutemboan. 

Tingginya konflik di masa pilkada juga berpotensi terpicu lewat kebiasaan warga Minahasa yang gemar menenggak minuman keras (miras), terutama miras  tradisional cap tikus. Miras, yang namanya sudah dari sononya unik karena diembel-embeli  kata ‘tikus’, kerap ditenggak dalam berbagai acara, terutama saat berkampanye. Karena kadar alkohol dalam miras tersebut rata-rata di atas 30 persen, maka bisa dibayangkan bagaimana kelak jika terjadi pertemuan antarkubu balongub. Patrick Sorongan